Sabtu, 13 Februari 2016

[ Motivasi ] Kejaksaan Telah Temukan Bukti Dalam Pengusutan Korupsi Kadin Jatim

 

Surabaya News
Kejaksaan Telah Temukan Bukti Dalam Pengusutan Korupsi Kadin Jatim

Menanggapi dugaan korupsi Kadin Jilid II yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan, dimana penanganan perkara telah dinaikkan dari tahap penyelidikan dan saat ini telah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan perkara. Hadi Mulyo Utomo pakar hukum pidana dari Ubaya Surabaya menjelaskan bahwa sesuai aturan perundang undangan KUHAP. Menurutnya, proses penanganan perkara tersebut, penyidik telah menemukan minimal dua alat bukti dalam pengusutan kasus tindak pidana yang sedang ditangani.

Hadi Mulyo Utomo, menjelaskan bahwa sesuai dengan konsep hukum pidana, berdasarkan peraturan perundang undangan pasal 1 undang undang nomer 8 tahun 1981 tentang kitab undang undang hukum acara pidana dalam hal kaidah definisi penyelidikan dan penyidikan perkara, menyebutkan bahwa dalam suatu penanganan proses perkara, setelah dilakukan penyelidikan perkara dan kemudian pihak penegak hukum baik itu penyidik kejaksaan ataupun kepolisian setelah menemukan alat alat bukti atas suatu tindak pidana yang sedang diusut. maka prosesnya akan ditingkatnya menjadi tahap penyidikan perkara.

Hadi Mulyo Utomo juga menjelaskan bahwa terkait penyidikan umum dengan tanpa menetapkan nama tersangka, menurutnya hal tersebut harus lebih dipahami. 

" Penyidik harus mampu menunjukkan minimal dua alat bukti yang dapat menunjukkan atas suatu tindak pidana dalam perkara yang ditangani tersebut, dan apabila dikemudian hari baru menetapkan nama tersangka maka hal tersebut tak menjadi masalah," terangnya

Namun, dengan telah dinaikkannya penanganan perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Maka menurutnya tak akan lama lagi, walaupun tak ada jangka waktu dalam aturan hukum undang undang. 

" Sepertinya tidak lama lagi, nama tersangka atas dugaan korupsi ini akan segera diumumkan oleh pihak kejaksaan," imbuhnya.
-------------------------------------------------
Liputan Indonesia News
Sejumlah Lembaga Anti Korupsi Dukung Kejati Jatim Buka Kasus Korupsi Kadin Jilid II

Kejaksaan Tinggi Daerah Jawa Timur (Kejati-Jatim) kembali membuka penyelidikan kasus korupsi terhadap dana hibah yang diterima Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur. Jaksa membuka penyelidikan baru setelah sebelumnya telah memidanakan dua pejabat Kadin dalam kasus yang sama yaitu pada tanggal 18 Desember 2015 lalu.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejati Jatim, Dandeni Hardiana, menjelaskan kalau dua orang telah menjadi terpidana karena dianggap telah merugikan negara sebesar Rp.26 mliar. Adapun total dana hibah yang diterima Kadin dari pemerintah provinsi setempat sepanjang 2011-2014 adalah senilai Rp.52 miliar.

"Setengah lagi belum ada pemeriksaan pertanggungjawabannya," kata Dandeni.

Menurut Dandeni, tidak menutup kemungkinan masih ada penyelewengan dana hibah yang digunakan selain untuk kegiatan akselerasi antar pulau dan usaha mikro kecil menengah seperti yang menyeret dua pejabat sebelumnya. Tiga orang disebutkannya telah menjalani pemeriksaan untuk penyelidikan yang terbaru.

"Tapi kami belum menetapkan tersangka," kata Dandeni.

Ketua Lembaga Forum Arek Suroboyo Sholeh sangat mendukung langkah Kepala Kejati Jatim yang baru Maruli Hutagalung, yang akan mengusut tuntas kasus ini.

Sebab dalam persoalan dana hibah, itu ada peraturan daerah (perda) dan peraturan gubernur (pergub). Dan berdasar NPHD - Nota Perjanjian Hibah Daerah, dalam penerimaan dana hibah itu ada pakta integritas yang harus ditandatangani oleh lembaga penerima hibah, dalam hal ini adalah Kadin Jatim.

Dalam pakta integritas yang ditandatangani oleh ketua Kadin Jatim, La Nyalla Mattalitti, menyatakan bahwa penandatangan pakta integritas ini adalah yang bertanggungjawab mutlak secara hukum, baik secara perdata maupun pidana, jika penggunaan dana hibah ini dikorupsi dan atau tidak dilaksanakan sesuai aturan.

Apalagi dana hibah dari APBD untuk Kadin Jatim ini baru bisa dicairkan kedalam rekening penerima hibah apabila pakta integritas sudah ditandatangani. Jika pakta integritas belum ditandatangani, maka dana tersebut belum bisa dicairkan ke rekening penerima hibah.

Selain itu, setelah dana hibah masuk ke dalam rekening Kadin Jatim, maka pencairan dana dari rekening Kadin Jatim untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah harus dilakukan oleh dan atau sepengetahuan ketua Kadin Jatim, La Nyalla Mattalitti.

Dalam pemeriksaan persidangan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) terungkap bahwa pencairan dana dari pelaksanaan kegiatan yang diduga fiktif itu adalah sepengetahuan ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattalitti. Maka menurut Lembaga Forum Arek Suroboyo, ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattalitti layak ditetapkan sebagai tersangka.

Sedangkan menurut Ilham Zamhary Ketua Laskar Anti Koruptor (LAKI), karena dalam persidangan terungkap bahwa dana hibah untuk Kadin telah diselewengkan diantaranya adalah dana untuk kegiatan Business Development Center (BDC), kegiatan kerjasama antar propinsi dan kegiatan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dan saat ini wakil ketua Kadin bidang BDC dan bidang kerjasama antar propinsi sudah mendapat vonis dari pengadilan Tipikor. Untuk itu Laskar Anti Koruptor mendesak agar wakil ketua Kadin Jatim bidang UMKM, M Rizal juga layak dijadikan tersangka dan harus di adili di pengadilan Tipikor Surabaya.

__._,_.___

Posted by: Joko Waspodo <jokowaspodo73@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (2)
Egroup ini dikendalikan oleh http://www.kokpasir.com  .
Tidak dibenarkan mengiklan.

http://groups.yahoo.com/group/motivasi-minda

.

__,_._,___

Tiada ulasan: